SUARA CIREBON – Anggota DPRD Kabupaten Cirebon membatalkan kegiatan kunjungan kerja ke beberapa daerah yang telah diagendakan sebelumnya.
Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon, Asep Pamungkas mengatakan, selain kegiatan kunjungan kerja, agenda anggota DPRD lainnya tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Semua agenda tetap sesuai jadwal. Hanya saja untuk bulan ini tidak ada kunjungan kerja keluar, semua di-cancel. Namun agenda dewan bersama sekretariat tetap berjalan sesuai jadwal,” ujar Asep Pamungkas, Senin (8/9/2025).
Menurut Asep, keterbatasan ruangan yang bisa digunakan anggota dewan, pascaperistiwa perusakan, penjarahan dan pembakaran, memang menyebabkan ketidaknyamanan. Namun, menurutnya, anggota DPRD Kabupaten Cirebon berkomitmen tetap bekerja seperti biasa, meski ruang kerja kini tidak lagi dilengkapi pendingin ruangan (AC) maupun sarana pendukung lainnya.
Asep menjelaskan, untuk ruang Abhimata, salah satu ruangan besar masih bisa difungsikan dan akan digunakan untuk rapat paripurna pada 12 September 2025 mendatang.
“Agenda paripurna tersebut cukup penting karena berkaitan dengan penyampaian hantaran Bupati mengenai RAPBD Tahun Anggaran 2026. Ya, walaupun ruang rapat paripurna saat ini tanpa sound system,” katanya.
Menurut Asep, sound system menjadi sasaran penjarahan yang terjadi beberapa pekan kemarin. Pihaknya memastikan akan manfaatkan ruangan yang ada, yang masih layak pakai, walaupun tidak dilengkapi dengan AC.
“Dari pada harus nebeng ke tempat lain, lebih tidak enak. Meski dalam kondisi yang kurang ideal, sejumlah agenda penting DPRD tetap berlangsung seperti rapat Badan Anggaran (Banggar) dan rapat fraksi sudah digelar, sedangkan rapat komisi masih menunggu penyesuaian,” tegasnya.
Disinggung mengenai usulan perbaikan gedung DPRD yang rusak, Asep menyampaikan bahwa proposal sudah disusun dan diserahkan ke pemerintah daerah melalui bupati. Nantinya, bupati yang akan meneruskan usulan tersebut kepada pemerintah pusat.
“Kalau usulan perbaikan, itu sudah kita serahkan ke pemerintah daerah melalui bupati. Nanti yang mengusulkan bupati, karena satu pintu harus lewat bupati,” paparnya.
Dengan kondisi ini, tambah Asep, DPRD berupaya tetap profesional dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Meski fasilitas yang tersedia jauh dari memadai, semangat kerja para anggota dewan tidak surut demi menjaga keberlangsungan roda pemerintahan daerah.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
