KPU dinilai lalai dan bersalah dalam melakukan verifikasi terhadap Partai Prima. Karena itu, KPU diperintahkan untuk menunda Pemilu 2024.
Menghentikan seluruh tahapan yang sudah ada, dan memulai dari nol dalam jangka waktu 2 tahun, 4 bulan dan 7 hari.
Keputusan ini sama sekali tidak terduga. Sebab tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai sejak April 2022 lalu, dan sisa tahapan berikutnya hanya tinggal 2 tahun ke depan.
Jika KPU menunda Pemilu 2024 dan memulai dari nol, maka seluruh tahapan yang telah dimulai sejak April 2022 harus diulangi lagi.
Keputusan PN Jakpus yang menunda Pemilu 2024 itu hanya karena memutus soal gugatan kekalaian KPU dalam melakukan verifikasi terhadap satu parpol dari 24 parpol peserta Pemilu 2024.
Partai Prima sendiri, oleh KPU dinyatakan berstatus TMS (tidak memenuhi syarat). Keputusan TMS KPU inilah yang menjadi dasar gugatan Partai Prima, dan gugatannya diajukan ke PN Jakpus pada 8 Desember 2022.***
